Peran Negara Menjaga Harga Keperluan Pokok (Riaupos/23 Juli 2013)

Pengalaman selama ini membuktikan kenaikan harga BBM pasti berdampak pada naiknya harga kebutuhan pokok. Bahkan, biasanya sebelumnya harga BBM dinaikan, harga bahan kebutuhan pokok sudah ‘berlomba’ naik. Keadaan bertambah parah dengan masuknya bulan Ramadhan. Harga bahan pangan pun mengalami kenaikan cukup tinggi.  Menurut catatan pemerintah, setidaknya ada empat komoditas bahan pangan yang rata-rata kenaikannya mencapai 9%-63%.  pemerintah saat ini tengah berupaya untuk terus menekan harga bahan pangan  dengan cara penambahan kuota impor.

Melansir laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode bulan Juni hingga Juli yang dilaporkan kepada pemerintah, keempat bahan pangan yang mengalami lonjakan harga sangat tinggi yakni, Cabai Rawit dengan kenaikan 63,03%= Rp27.000/kg menjadi Rp45.000/kg, Bawang Merah dengan kenaikan 49,08%= Rp32.000/kg menjadi Rp48.000/kg, Daging Ayam Ras dengan kenaikan 19,5%= Rp 28.000/kg menjadi Rp34.000/kg, Telur Ayam Ras dengan kenaikan 9,32%= Rp18.000/kg menjadi Rp19.000/kg.

Suka tidak suka, mau tidak mau sepertinya memang sudah jadi rutinitas, setiap ramadhan dan menjelang lebaran harga pangan naik dengan liar.  Bahkan sekarang ini mahalnya harga pangan, takkan lagi sebatas akibat yang terikut dari harga BBM atau karena memasuki bulan Ramadahn dan menjelang lebaran . Bukan tidak mungkin, sudah ada campur tangan politis hingga ada permainan pasar. Akibatnya, harga  semakin menggila.

Mungkin inilah dampak sistem kapitalisme. Di mana konsep ekonomi diserahkan pada kepentingan pasar. Akibatnya, siapapun berhak bermain harga. Satu-satunya jurus yang dikeluarkan  pemerintah untuk menekan harga adalah dengan impor. Padahal, impor bukan solusi dalam fenomena ini. Impor saat ini hanya akan makin mematikan potensi sumberdaya pangan dan pertanian di dalam negeri.

Bagaimana mengatasi kekacauan ini? Hendaknya pemerintah memandang bahwa masalah pangan adalah kebutuhan vital manusia.  Dengan pangan manusia bisa menjalankan misi hidup yang diamanahkan Allah kepadanya. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah menjauhkan pangan dari komodifikasi dan intrik-intrik bisnis. Negara pun harus menyediakan pangan secara cukup dengan kualitas yang disesuaikan dengan kebutuhan hidup. Disinilah peran negara vital dibutuhkan, yakni menjamin ketahanan dan keamanan pangan bagi warganya.